Kategori Produk Hukum

Peraturan Presiden12
Terjemahan Resmi Peraturan Presiden2
Instruksi Presiden1
Peraturan Lembaga77
Peraturan Kepala LKPP103
Terjemahan Resmi Peraturan LKPP2
Keputusan Kepala LKPP959
Keputusan Sekretaris Utama213
Keputusan Deputi I25
Keputusan Deputi II321
Keputusan Deputi III178
Keputusan Deputi IV70
Keputusan Inspektur3
Keputusan Kepala Puslat SDM PBJ14
Keputusan Kepala Pusdatin1
Surat Edaran Bersama4
Surat Edaran Kepala LKPP89
Surat Edaran Deputi2
Surat Edaran Deputi II6
Surat Edaran Deputi III8
Surat Edaran Sekretaris Utama39
Nota Kesepahaman (MoU)109
Perjanjian Kerja Sama70
Konsolidasi1
Kesepakatan Kerja Sama Melalui Swakelola2

Inventarisasi Produk Hukum

2024 113
2023 124
2022 270
2021 158
2020 276
2019 174
2018 234
2017 133
2016 286
2015 272
2014 173
2013 53
2012 18
2011 17
2010 8
2008 1
2007 1

Rancangan Undang-undang PBJ Publik Wujudkan Pengadaan Inklusif

Jumat, 21 Juli 2023 | 13:19


Jakarta - Guna menghasilkan kebijakan terbaik atas usulan, saran, dan perbaikan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik), LKPP kembali menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU PBJ Publik pada Kamis dan Jumat (20-21/7).

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin mengungkapkan pengharmonisasian konsepsi RUU PBJ dilakukan untuk menuju keselerasan dan keserasian dalam mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum yang mungkin timbul.

“Yang menjadi concern kami, (dengan terbitnya RUU PBJ Publik) pengguna semakin lancar dan mudah serta tidak ada masalah hukum, sehingga tujuan pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara akuntabel dan mendapatkan barang/jasa yang berkualitas sesuai standar sesuai dengan tujuan pengadaan,” kata Emin.

Dalam hal ini, LKPP berupaya untuk mempertimbangkan seluruh masukan dan saran dengan tetap menekankan prinsip dan tujuan pengadaan serta keberpihakan terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi).

Lebih lanjut RUU PBJ Publik yang telah rampung disusun dan sedang diselaraskan saat ini, akan mampu mewujudkan kebijakan pengadaan yang menyeluruh. Tidak seperti halnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang hanya mengatur pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD, RUU PBJ Publik akan digunakan oleh badan publik termasuk BUMN/D dan Instansi Pemerintahan lainnya. (nit/ang)

Sumber : www.lkpp.go.id/v3/#/read/6975