Kategori Produk Hukum

Peraturan Presiden12
Terjemahan Resmi Peraturan Presiden2
Instruksi Presiden1
Peraturan Lembaga79
Peraturan Kepala LKPP103
Terjemahan Resmi Peraturan LKPP2
Keputusan Kepala LKPP998
Keputusan Sekretaris Utama214
Keputusan Deputi I25
Keputusan Deputi II323
Keputusan Deputi III215
Keputusan Deputi IV71
Keputusan Inspektur3
Keputusan Kepala Puslat SDM PBJ15
Keputusan Kepala Pusdatin1
Surat Edaran Bersama4
Surat Edaran Kepala LKPP92
Surat Edaran Deputi2
Surat Edaran Deputi II6
Surat Edaran Deputi III8
Surat Edaran Sekretaris Utama39
Nota Kesepahaman (MoU)109
Perjanjian Kerja Sama72
Konsolidasi1
Kesepakatan Kerja Sama Melalui Swakelola2

Inventarisasi Produk Hukum

2024 151
2023 172
2022 270
2021 160
2020 276
2019 174
2018 234
2017 133
2016 286
2015 272
2014 173
2013 53
2012 18
2011 17
2010 8
2008 1
2007 1

RUU PBJ Publik Wujudkan Transformasi Pengadaan Digital

Selasa, 16 Mei 2023 | 11:40


Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Publik telah dilakukan pembahasan dengan berbagai pihak, yaitu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, Organisasi Masyarakat, dan Badan Publik lainnya.

Salah satu Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M menyampaikan setidaknya terdapat 5 isu yang diangkat dalam RUU PBJ Publik ini. Pertama, isu penggunaan produk dalam negeri. Kedua, isu keterlibatan usaha kecil, mikro, dan koperasi dalam pengadaan. Ketiga, isu  transformasi digital dalam pengadaan. Keempat, isu bagaimana UU bisa dimasukan sebagai kebijakan umum pengadaan dalam konteks pemerintah maupun diluar pemerintah. Kelima, isu penyelesaian sengketa dalam pengadaan agar bisa efektif dan efisien.

“Transformasi digital dalam pengadaan yang orientasinya dalam konteks pencegahan korupsi karena dengan ada transformasi digital otomatis bisa menjadi sarana untuk melakukan pencegahan korupsi sembari bisa melakukan integrasi data pengadaan, standarisasi data pengadaan bisa dilakukan disana,” ungkap Dian yang ditemui saat Rapat Pra-Penyelarasan antara Naskah Akademik dan RUU PBJ Publik di Jakarta pada Kamis (11/5).

Dian menambahkan bahwa RUU PBJ Publik ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Mengingat waktu yang terus berjalan, LKPP bersama seluruh stakeholder terkait, berfokus untuk menyelesaikan konsep RUU PBJ Publik. Hal tersebut agar penyusunan RUU PBJ Publik dapat memasuki tahapan selanjutnya, yakni tahap pembahasan tingkat 1 dan 2 di DPR untuk pengambilan keputusan.

Dalam rangka mendukung transparansi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, LKPP juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut membagikan aspirasi dalam RUU PBJ Publik ini. Pendapat dan masukan dapat disampaikan melalui https://bit.ly/Masukan-RUU-PBJ. (niel)

Sumber : http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6912