Kategori Produk Hukum

Peraturan Presiden12
Terjemahan Resmi Peraturan Presiden2
Instruksi Presiden1
Peraturan Lembaga77
Peraturan Kepala LKPP103
Terjemahan Resmi Peraturan LKPP2
Keputusan Kepala LKPP959
Keputusan Sekretaris Utama213
Keputusan Deputi I25
Keputusan Deputi II321
Keputusan Deputi III178
Keputusan Deputi IV70
Keputusan Inspektur3
Keputusan Kepala Puslat SDM PBJ14
Keputusan Kepala Pusdatin1
Surat Edaran Bersama4
Surat Edaran Kepala LKPP89
Surat Edaran Deputi2
Surat Edaran Deputi II6
Surat Edaran Deputi III8
Surat Edaran Sekretaris Utama39
Nota Kesepahaman (MoU)109
Perjanjian Kerja Sama70
Konsolidasi1
Kesepakatan Kerja Sama Melalui Swakelola2

Inventarisasi Produk Hukum

2024 113
2023 124
2022 270
2021 158
2020 276
2019 174
2018 234
2017 133
2016 286
2015 272
2014 173
2013 53
2012 18
2011 17
2010 8
2008 1
2007 1

RUU PBJ Publik Prioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Senin, 20 Maret 2023 | 13:45


Jakarta – Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah memasuki pembahasan pada bab III tentang barang dan/atau jasa publik. Pembahasan yang dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin ini membahas lebih detil tentang kriteria, jenis, dan ketentuan lain terkait barang/jasa yang nantinya akan dimuat dalam RUU PBJ Publik.

Hal yang ditekankan pada bab barang dan/atau jasa dalam RUU PBJ Publik ini adalah pemberian prioritas pada PDN yang mempunyai kriteria tertentu. Disampaikan oleh Emin penentuan kriteria dan hal yang lebih teknis lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

“Mekanisme dan kriteria lebih lanjut terkait pemberian prioritas pada PDN nantinya akan diatur dalam aturan turunan yang lebih teknis”, jelas Emin dalam pembukaan rapat yang dilaksanakan pada Jumat (10/3) di Gedung LKPP.

Dalam rapat tersebut ia juga menjelaskan, bahwa nantinya pemberian prioritas ini didasarkan beberapa kriteria sehingga akan muncul prioritas 1, prioritas 2, dan seterusnya yang juga disebutnya sebagai konsep layering.

Berbagai pendapat Tim PAK dan ketentuan dari beberapa aturan terkait, menjadi pertimbangan untuk menuangkan konsep layering ini dalam UU. Emin menyampaikan hendaknya konsep layering yang nantinya dituangkan dalam UU ini bersifat generik.

Dalam rangka mendukung transparansi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, LKPP juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut membagikan aspirasi dalam RUU PBJ Publik ini. Pendapat dan masukan dapat disampaikan melalui https://bit.ly/Masukan-RUU-PBJ . (jum)