Kategori Produk Hukum

Inventarisasi Produk Hukum

Kota Bandung Siap Implementasikan E-Katalog Daerah

Kamis, 01 Februari 2018 | 14:22

Kota Bandung bersiap menggunakan e-katalog daerah dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Katalog Elektronik Daerah antara Kepala LKPP dan Wali Kota Bandung, Senin (17/12) di Hotel Novotel Bandung. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan rangkaian dari proses yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu assesment berdasarkan kriteria & identifikasi produk yang akan dijadikan proyek uji coba e-katalog daerah.

Target penyusunan e-katalog daerah ini adalah tiga bulan. Kemudian akan dilakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan e-katalog daerah. Di Kota Bandung, selama ini dalam satu tahun beberapa dinas melakukan lelang untuk pekerjaan yang sama. Yang tentu saja memerlukan waktu lelang yang tidak sedikit. Diharapkan dengan e-katalog daerah maka efisiensi waktu bisa dilakukan.

Saat ini, produk e-katalog nasional sudah mencapai lebih dari 90.000 item, yang terdiri dari berbagai barang maupun layanan jasa yang dapat diakses oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian dengan e-katalog daerah ini maka sebagian produk lokal didelegasikan ke daerah sehingga nanti akan terbentuk e-marketplace pemerintah.

Kepala LKPP, Agus Prabowo memaparkan bahwa ada dua karakteristik e-katalog daerah, yang pertama, merupakan komoditas yang bersifat lokal. Penggunaan produksi lokal akan memangkas biaya pengiriman, sekaligus barang/jasa dapat diakses dengan lebih cepat. Yang kedua, produk lokal juga dapat dipasarkan secara nasional.

Daerah lain bisa menggunakan produk dari Kota Bandung, sehingga pengusaha lokal dapat melebarkan usahanya ke level nasional. “E-katalog daerah ini merupakan terobosan untuk merevolusi model pengadaan sekaligus sebagai ajang untuk memasarkan produk-produk unggulan Bandung,” ungkap Agus.

Sebelum ada e-katalog, hampir seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan melalui lelang. Saat itu, lelang dianggap sebagai cara terbaik untuk mendapatkan penyedia, walaupun memakan waktu lama. “Lelang seringkali menjebak kita mencari penyedia termurah, namun belum tentu terbaik,” tambah Agus.

Dengan berkembangnya pengadaan barang/jasa pemerintah, bergeser juga kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan barang/jasa dengan pertimbangan value for money. Harga termurah tidak selalu menjadi acuan. Nantinya, para pengusaha di Kota Bandung dan sekitarnya bisa mendaftarkan produk mereka untuk bisa ditayangkan di e-katalog daerah. Dengan melewati rangkaian proses seleksi untuk memastikan kualitas barang/jasa yang dipasarkan.

Sementara itu, Walikota Bandung, Ridwan Kamil, mengaku sangat mendukung penuh pelaksanaan pemerintahan berbasis IT. Hal ini, salah satunya, dapat dimplementasikan melalui pengelolaan e-katalog daerah.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, pun mengungkapkan bahwa pelaksanaan e-purchasing melalui e-katalog dapat lebih menjamin mutu produk yang akan dibeli. Selain itu, e-katalog juga memberikan aksesibilitas dalam melakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan, tanpa perlu mengorbankan kualitas.

“Saya adalah orang yang sangat menyukai e-katalog, saya bisa membeli mobil pembersih jalan yang tidak diproduksi di sini (Indonesia-red) melalui e-katalog dengan kualitas produk yang baik,” terang Emil.

Dalam mempercepat realisasi pelaksanaan e-katalog daerah di Kota Bandung, saat ini Pemkot Bandung pun telah mengusulkan jasa cleaning service, jasa tenaga pengamanan, dan jasa pemeliharaan jalan ke dalam katalog daerah.

Emil pun berharap kerja sama dalam inisiasi pengelolaan katalog daerah ini dapat meningkatkan quality qontrol dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menciptakan kewajaran harga, serta mampu menjadi katalisator dalam pembangunan Kota Bandung.

“Sehingga e-katalog menjadi solusi yang paling cepat dan paling baik,” pungkas Emil. (frz)

sumber: http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5013